Pelapor PBB sebut rencana Trump terhadap Jalur Gaza “tak bermoral”

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengkritik keras rencana Presiden Donald Trump mengenai Jalur Gaza, menyebutnya sebagai rencana yang “tak bermoral”. Dalam sebuah konferensi pers di Kopenhagen, Denmark, Albanese menyebut usulan Trump untuk merelokasi warga Palestina ke luar Gaza dan menguasai wilayah tersebut sebagai tindakan yang “melanggar hukum” dan “tak bertanggung jawab”. Albanese menambahkan bahwa rencana tersebut bisa memicu pengusiran paksa yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Albanese juga menekankan bahwa menyelesaikan konflik di Timur Tengah tidak bisa hanya dengan bantuan ekonomi atau pembangunan, tetapi harus didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak dasar rakyat Palestina. Menurutnya, perdamaian yang dihasilkan dari tekanan untuk menyerah, seperti yang diajukan Trump, tidak akan berhasil.

Usulan Trump yang mengatakan bahwa AS akan mengambil alih Gaza, meratakan wilayah tersebut, dan merelokasi warga Palestina, serta membangun kembali Gaza dengan ekonomi yang lebih baik, mendapat kecaman luas dari berbagai negara, termasuk negara-negara Eropa, Turki, Yordania, dan Mesir.

Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, mengkritik keras rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk merelokasi warga Palestina keluar dari Jalur Gaza dan menguasai wilayah tersebut. Dalam sebuah konferensi pers di Kopenhagen, Albania menyebut rencana Trump sebagai “tak bermoral” dan “melanggar hukum.” Ia menilai wacana tersebut dapat memperburuk konflik di kawasan dan memperingatkan bahwa itu berpotensi menjadi provokasi untuk pengusiran paksa, yang merupakan kejahatan internasional.

Albanese juga menanggapi pandangan yang menganggap insentif ekonomi bisa menjadi solusi untuk konflik Timur Tengah. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak-hak dasar rakyat Palestina, dan perdamaian tidak dapat dicapai hanya dengan pembangunan ekonomi. Menurutnya, untuk menghentikan kekerasan, yang dibutuhkan adalah memberi kesempatan untuk perdamaian melalui kebebasan.

Rencana Trump yang melibatkan penguasaan Gaza, penghapusan senjata berbahaya, dan pembangunan kembali wilayah itu telah mendapat kecaman dari sejumlah negara, termasuk Turki, Yordania, Mesir, serta negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, yang menganggapnya sebagai langkah yang tidak sesuai dengan hukum internasional dan hak asasi manusia.