BKSAP (Badan Kerja Sama Antarparlemen) DPR RI mendorong pemulihan peran UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) dalam menangani pengungsi Palestina. Seruan ini disampaikan oleh Ketua BKSAP, Mardani Ali Sera, dalam sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (APA) di Baghdad, Irak.
Mardani menekankan empat isu fundamental yang harus selalu diperhatikan dalam pembahasan mengenai Palestina, yaitu batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina, dan akses terhadap air bersih. Tanpa penanganan yang tepat terhadap keempat isu ini, pengakuan terhadap negara Palestina yang merdeka akan mengalami kendala.
UNRWA memiliki peran yang sangat penting dalam menangani dua hal dari empat isu tersebut, yaitu status pengungsi dan hak untuk kembali. Oleh karena itu, Mardani menegaskan bahwa UNRWA tidak boleh “lumpuh”, mengingat kontribusinya yang sangat besar dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi Palestina.
Di tengah tantangan yang dihadapi UNRWA, seperti rencana Amerika Serikat untuk menghentikan kontribusinya, Mardani mengajak parlemen negara-negara anggota APA untuk mendorong pemerintah mereka menolak upaya-upaya unilateral yang dapat melemahkan kemampuan finansial dan operasional UNRWA. Ia juga menyerukan penguatan kembali sistem multilateral yang kini terancam oleh tindakan sepihak negara-negara tertentu.
Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, melalui ketuanya Mardani Ali Sera, mendorong pemulihan peran United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) dalam menangani pengungsi Palestina, melalui diplomasi parlemen. Seruan ini disampaikan di tengah pembahasan rancangan resolusi yang mendukung perjuangan rakyat Palestina pada Sidang Komisi Politik Majelis Parlemen Asia (Asian Parliamentary Assembly/APA) yang berlangsung di Baghdad, Irak.
Mardani Ali Sera menggarisbawahi empat isu fundamental yang harus menjadi substansi utama dalam setiap pembahasan terkait Palestina, yaitu batas wilayah, hak untuk kembali bagi rakyat Palestina, status pengungsi Palestina, dan akses terhadap air bersih. Menurutnya, tanpa penanganan yang tepat terhadap keempat isu ini, pengakuan terhadap negara Palestina yang merdeka akan menghadapi banyak kendala.
Dengan dorongan tersebut, BKSAP berharap dapat memperkuat diplomasi antarparlemen untuk memperjuangkan hak-hak dasar rakyat Palestina dan mendukung keberlanjutan peran UNRWA dalam memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina.
Mardani Ali Sera menegaskan bahwa UNRWA berperan penting dalam menangani dua dari empat isu fundamental terkait Palestina, yaitu penanganan pengungsi dan hak untuk kembali. Oleh karena itu, menurutnya, UNRWA tidak boleh “lumpuh” karena badan ini memiliki peran krusial dalam memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi Palestina, yang sebagian besar hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
UNRWA adalah badan internasional di bawah PBB yang fokus pada upaya membantu dan melindungi pengungsi Palestina dengan menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, UNRWA kini menghadapi tantangan besar, terutama setelah Amerika Serikat berencana menghentikan kontribusinya kepada badan ini. Keputusan tersebut dipicu oleh desakan dan tuduhan dari Israel yang mengklaim bahwa UNRWA menampung individu yang terlibat dalam kegiatan terorisme.
Pemangkasan kontribusi dan ancaman pembubaran UNRWA dapat memperburuk krisis kemanusiaan yang dihadapi pengungsi Palestina. Oleh karena itu, Mardani mendorong negara-negara di Majelis Parlemen Asia (APA) untuk mendukung keberlanjutan peran UNRWA dan menanggapi upaya-upaya yang dapat melemahkan kemampuannya dalam memberikan bantuan.
Mardani Ali Sera mengajak parlemen negara-negara anggota Majelis Parlemen Asia (APA) untuk mendesak pemerintah mereka menolak upaya-upaya unilateral dari negara tertentu yang dapat mengurangi secara drastis kemampuan finansial dan operasional UNRWA. Hal ini penting agar UNRWA tetap bisa menjalankan kewajibannya dalam melindungi pengungsi Palestina, sesuai dengan tujuan pendiriannya yang tercantum dalam Resolusi PBB 302 tahun 1949.
Selain itu, Mardani juga menyerukan agar negara-negara anggota APA bersatu untuk memperkuat kembali sistem multilateral. Menurutnya, sistem multilateral yang telah lama menjadi landasan kerja sama internasional kini terancam oleh aksi-aksi sepihak dan semena-mena dari negara tertentu. Penguatan sistem multilateral akan sangat penting untuk memastikan penyelesaian isu-isu global, termasuk yang berkaitan dengan Palestina, dapat dicapai secara adil dan berbasis pada kerjasama internasional.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.