China harap relasi dengan Korea Selatan terjaga pasca pemakzulan Yoon

Setelah pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada 14 Desember 2024, China berharap hubungan diplomatik dengan Korea Selatan tetap terjaga dengan baik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, mengungkapkan bahwa meskipun mereka mengikuti perkembangan politik di Korea Selatan, situasi tersebut merupakan urusan internal negara tersebut, yang tidak akan dikomentari lebih lanjut oleh China.

Lin Jian menekankan pentingnya hubungan bilateral yang sehat dan stabil antara China dan Korea Selatan, dengan kedua negara berbagi kepentingan dalam memperdalam kerja sama strategis mereka. China juga menyatakan bahwa kebijakan mereka terhadap Korea Selatan tetap konsisten dan tidak terpengaruh oleh perubahan politik internal di Korea Selatan. Lin mengingatkan bahwa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea adalah kepentingan bersama yang memerlukan upaya bersama dari semua pihak.

Pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol disebabkan oleh keputusannya untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember yang kemudian dicabut setelah enam jam. Tuduhan terhadap Yoon termasuk pelanggaran konstitusi, serta tindakannya yang diduga melibatkan pasukan militer dan kepolisian dalam menahan anggota parlemen saat darurat militer diberlakukan. Setelah mosi pemakzulan disahkan, jabatan Presiden Yoon ditangguhkan dan kini Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai penjabat presiden.

Keputusan mengenai nasib Yoon kini akan ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi, yang memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau bisa kembali menjabat. Jika Yoon diberhentikan, Korea Selatan akan menggelar pemilihan umum dalam waktu 60 hari untuk memilih presiden baru.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menyatakan bahwa China berharap hubungan dengan Korea Selatan tetap terjaga meskipun terjadi pemakzulan terhadap Presiden Yoon Suk Yeol. Dalam sebuah konferensi pers di Beijing pada Senin (16/12), Lin mengatakan, “Kami berharap Korea Selatan akan terus melakukan upaya positif dengan China untuk secara aktif memperdalam kerja sama persahabatan dan kemitraan dalam kerja sama strategis kami.”

Pemakzulan Presiden Yoon dilakukan oleh Majelis Nasional Korea Selatan pada 14 Desember 2024 setelah ia mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, yang kemudian dibatalkan. Mosi pemakzulan tersebut disetujui oleh 204 anggota dari 300 anggota Majelis Nasional yang hadir, sementara 85 anggota menolak, 8 suara tidak sah, dan 3 suara abstain. Dengan pemakzulan ini, jabatan Presiden Yoon ditangguhkan dan Perdana Menteri Han Duck-soo kini menjadi penjabat presiden.

China menegaskan pentingnya hubungan bilateral yang stabil dan mengharapkan upaya untuk memperdalam kerja sama strategis antara kedua negara, meskipun ada perubahan politik di Korea Selatan.

China mengungkapkan bahwa meskipun mereka mengikuti perkembangan politik di Korea Selatan, situasi tersebut adalah urusan internal negara tersebut, dan tidak akan dikomentari lebih lanjut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menegaskan bahwa hubungan antara China dan Korea Selatan tetap penting. Lin menyatakan bahwa pertumbuhan hubungan bilateral yang sehat dan stabil adalah kepentingan bersama kedua negara, dan China tetap menjaga kebijakan yang konsisten terhadap Korea Selatan.

Lin juga menyoroti bahwa perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea adalah kepentingan bersama semua pihak dan membutuhkan upaya bersama dari semua negara terkait.

Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol, yang disahkan oleh Majelis Nasional Korea Selatan pada 14 Desember, terkait dengan keputusannya untuk menyatakan darurat militer pada 3 Desember yang hanya bertahan selama 6 jam sebelum dicabut. Mosi pemakzulan kedua ini menghapus beberapa tuduhan terhadap Yoon, tetapi tetap mencantumkan tuduhan baru, seperti perintah untuk menahan anggota parlemen selama darurat militer diberlakukan.

Setelah pemakzulan ini, jabatan presiden Yoon Suk Yeol ditangguhkan, dan kini Perdana Menteri Han Duck-soo menjabat sebagai penjabat presiden. Langkah selanjutnya adalah Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan dalam waktu 180 hari apakah Yoon akan diberhentikan secara permanen atau kembali menjabat. Jika Yoon diberhentikan, pemilihan umum nasional untuk memilih penggantinya akan diadakan dalam 60 hari. Jika ini terjadi, Yoon akan menjadi presiden kedua Korea Selatan yang dimakzulkan setelah Park Geun-hye pada 2017.