ICMI Ungkap Prediksi Soal Kelompok ‘Penguasa’ Politik Indonesia Kelak

Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Arif Satria mengungkap sistem politik Indonesia perlu dievaluasi total agar tak jadi monopoli pihak yang punya modal besar.
“Menurut saya, setelah melihat secara menyeluruh berjalannya sistem politik kita, terlihat makin tidak inklusif dan harus ada evaluasi total untuk memperbaikinya,” kata dia, dalam keterangannya, Sabtu (6/7), melansir Antara.

Gagasan ini disampaikan Arif, yang juga merupakan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), pada diskusi politik bertema ‘Pilkada 2024 dan masa depan demokrasi lokal’ di Jakarta, Jumat (5/7).

Dia melihat pelaksanaan demokrasi Indonesia semakin mahal. Kondisi ini berujung pada praktik politik yang semakin kurang inklusif. Menurut dia, sistem politik Indonesia saat ini semakin bias hanya untuk mereka yang berduit karena demokrasi yang semakin mahal.

Selain itu, pendekatan transaksional dalam praktik politik selama ini semakin menjauh dari high politics.

“Bahkan pemilihan legislatif menjadi ajang jor-joran politik uang,” ujar Arif.

Melihat kondisi tersebut, Arif mengkhawatirkan akan terjadi pergeseran budaya politik yang cenderung materialistis dan hanya berpihak kepada politisi dengan dukungan modal finansial besar.

“Saya khawatir, lama-kelamaan sistem seperti ini akan terbentuk budaya politik yang cenderung materialistis. Hanya mereka dengan modal besar atau didukung investor bermodal besar yang dapat eksis dalam perpolitikan,” katanya.

Arif mengatakan keadaan demikian jelas kontraproduktif dengan cita-cita membangun peradaban bangsa yang seharusnya politik adalah alat untuk membangun peradaban, bukan sekadar perebutan kekuasaan tanpa gagasan.