Kementerian Transmigrasi bahas dampak efisiensi anggaran dengan DPR

Dalam pembahasan dengan Komisi V DPR, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) mengungkapkan dampak efisiensi anggaran yang diterima pada Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran sebesar Rp47,4 miliar membuat alokasi anggaran Kementrans dipangkas dari Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar. Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, memaparkan bahwa beberapa pos belanja Kementrans terkena dampak pemangkasan, seperti pos belanja barang yang dipotong Rp38,75 miliar dan belanja modal Rp154,5 juta.

Selain itu, Kementrans menghadapi defisit anggaran pada pos belanja pegawai sebesar Rp51,47 miliar untuk 637 pegawai, yang terdiri dari ASN dan pegawai non-ASN. Juga terdapat defisit anggaran pada pos dukungan manajemen sebesar Rp37,5 miliar, serta anggaran mandatori untuk catu pangan transmigran yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp10,5 miliar untuk 146 keluarga.

Sebagai respons terhadap pemangkasan tersebut, Kementrans mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,55 triliun. Usulan ini telah dibahas dengan Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Pembangunan Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono, namun keputusan masih menunggu rapat khusus yang akan membahas program kerja Kementrans untuk Tahun Anggaran 2025.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR yang digelar di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu, 12 Februari 2025, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) membahas dampak efisiensi anggaran yang terjadi. Sebagaimana disetujui, alokasi anggaran Kementrans mengalami pemangkasan sebesar Rp47,4 miliar, dari anggaran semula Rp122,42 miliar menjadi Rp75,02 miliar.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, menjelaskan bahwa setelah rapat dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 11 Februari, sejumlah pos anggaran Kementrans terkena dampak, di antaranya pos belanja barang yang dipotong Rp38,75 miliar dan pos belanja modal sebesar Rp154,5 juta. Selain itu, terjadi defisit anggaran sebesar Rp51,47 miliar pada pos belanja pegawai yang mencakup 637 pegawai.

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa saat ini komposisi pegawai Kementrans terdiri dari 303 ASN, 88 ASN yang dialihkan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta 246 pegawai non-ASN. Selain itu, ia menyebutkan adanya defisit anggaran pada beberapa pos, salah satunya adalah pos dukungan manajemen dengan defisit sekitar Rp37,5 miliar.

Ia juga menjelaskan mengenai defisit anggaran untuk catu pangan transmigran, yang mencakup 146 keluarga, terdiri dari 132 keluarga yang diberangkatkan pada 2024 dan 18 kepala keluarga yang berada di lahan basah dari pemberangkatan 2023, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp10,5 miliar.

Terkait anggaran tambahan, Iftitah menyatakan bahwa Kementrans telah mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp2,55 triliun, sesuai dengan arahan dari Kemenkeu untuk kementerian baru yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut telah dibahas pada 10 Desember 2024 bersama Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. Namun, karena keterbatasan waktu, keputusan mengenai anggaran tambahan ini masih menunggu rapat khusus yang akan membahas program kerja Kementrans untuk Tahun Anggaran 2025.