DPR minta pemerintah lindungi PMI korban penembakan di Malaysia

DPR memang sangat mengutuk kejadian penembakan terhadap PMI yang terjadi di Malaysia. Seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurizal, penting bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan penuh kepada PMI yang menjadi korban, baik dalam proses pemulihan maupun pendampingan hukum yang mereka butuhkan. Tuntutan ini juga mencakup dorongan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mengupayakan penyelidikan atas insiden tersebut serta memastikan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat Malaysia.

Kasus ini, di mana satu PMI tewas dan lainnya terluka, mengingatkan kita akan betapa rentannya posisi para pekerja migran Indonesia di luar negeri, terutama mereka yang bekerja tanpa dokumen yang sah. DPR juga menyoroti bahwa banyak PMI yang tidak terdaftar resmi, yang mempermudah mereka menjadi korban kekerasan atau bahkan perdagangan orang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih maksimal untuk mengurangi jumlah PMI ilegal dengan cara memberikan informasi, pendampingan, dan pelatihan yang lebih baik sebelum mereka berangkat.

Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia—termasuk tindakan cepat Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan kementerian terkait—tentu sangat penting, namun tantangan besar tetap ada, yaitu memastikan bahwa PMI dapat bekerja di luar negeri dengan aman, terlindungi, dan tidak terjerumus dalam masalah hukum yang bisa merugikan mereka.

Bagaimana menurutmu, apakah selain langkah-langkah yang sudah disebutkan, ada hal lain yang perlu dilakukan untuk melindungi PMI di luar negeri?

Dari kutipan yang kamu berikan, memang tampak jelas bahwa Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), terutama dalam kasus penembakan yang dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Kasus ini menyoroti dua masalah utama: pertama, perlindungan hukum bagi PMI yang menjadi korban, dan kedua, isu banyaknya PMI yang bekerja tanpa dokumen resmi.

Cucun mendesak agar pemerintah Indonesia segera memberikan bantuan bagi PMI yang terluka dan mendampingi mereka dalam proses hukum yang mungkin timbul. Tindakan yang dilakukan oleh APMM, yang menyebabkan satu PMI tewas dan beberapa lainnya terluka, memang sangat disayangkan, terutama karena penggunaan senjata api yang dianggap berlebihan. Seperti yang disampaikan Cucun, jika ada tindakan yang perlu dilakukan, seharusnya ada pendekatan yang lebih lembut atau “soft approach” daripada langsung menggunakan kekuatan yang berlebihan.

Selain itu, Cucun juga mengingatkan pentingnya mengatasi masalah banyaknya PMI yang bekerja tanpa prosedur yang sah. Hal ini tidak hanya meningkatkan risiko eksploitasi, tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk menjadi korban perdagangan orang atau kekerasan. Cucun mendukung langkah-langkah pemerintah, termasuk pembentukan kementerian khusus untuk perlindungan PMI, yang menunjukkan komitmen serius untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, KBRI, dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia sangat penting, tetapi tentu saja langkah-langkah pencegahan dan edukasi untuk para PMI yang berangkat juga harus diperkuat. Hal ini untuk mencegah lebih banyak lagi pekerja migran yang bekerja secara ilegal dan rentan menjadi korban.

Apa pendapatmu tentang pentingnya pembentukan kementerian khusus untuk PMI, dan apakah menurutmu itu bisa memberi solusi jangka panjang bagi perlindungan pekerja migran?