Menteri UMKM: Penghapusan utang hanya bagi UMKM yang tak mampu bayar

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kebijakan penghapusan utang hanya akan diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar utangnya. Dalam penjelasannya, Maman mengatakan bahwa penghapusan utang ini hanya berlaku untuk UMKM di sektor-sektor tertentu yang menghadapi kesulitan akibat bencana alam atau dampak pandemi COVID-19.

Poin penting terkait kebijakan ini:

1. Sektor yang Diberikan Penghapusan Utang:
   • Kebijakan ini ditujukan kepada pelaku UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan yang terdampak bencana alam atau pandemi.
2. Kriteria UMKM yang Mendapatkan Penghapusan Utang:
   • Pelaku UMKM yang menjadi nasabah bank BUMN atau bank Himbara yang sudah melewati masa jatuh tempo utang selama 10 tahun.
   • UMKM yang dinilai masih memiliki potensi untuk melanjutkan usaha tidak akan termasuk dalam penerima kebijakan ini.
3. Tujuan Kebijakan:
   • Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar utang, sehingga mereka dapat melanjutkan usaha mereka, terutama di sektor-sektor yang berperan penting dalam ketahanan pangan nasional.
4. Regulasi yang Mendukung:
   • Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024, yang sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 5 November 2024.
5. Harapan Pemerintah:
   • Presiden Prabowo berharap kebijakan ini dapat membantu sektor-sektor seperti pertanian dan perikanan untuk kembali berproduksi, sehingga dapat berkontribusi pada ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada UMKM yang benar-benar terpuruk akibat keadaan luar biasa, agar bisa pulih dan berlanjut menjalankan usahanya demi kesejahteraan masyarakat dan negara.