Pemkab Badung koordinasikan ketersediaan elpiji 3 kilogram

Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa upaya penting yang telah dilakukan antara lain:

1. Rapat Koordinasi (Rakor): Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, memimpin rakor untuk membahas masalah ketersediaan elpiji 3 kilogram yang berpengaruh besar pada pergerakan ekonomi masyarakat. Kelangkaan elpiji ini juga dianggap bisa meningkatkan inflasi di Badung, yang baru saja ditetapkan sebagai kabupaten mandiri dalam penghitungan inflasi. Suiasa menekankan pentingnya kelancaran distribusi elpiji untuk masyarakat yang berhak.
2. Digitalisasi Penyaluran: Untuk mengontrol distribusi elpiji bersubsidi dan mencegah kesalahan dalam penyaluran, Pemkab Badung mengusulkan penerapan sistem digitalisasi. Hal ini bertujuan agar distribusi tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak.
3. Sosialisasi ke Masyarakat: Wakil Bupati Badung juga melakukan kunjungan langsung ke kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan dan mengevaluasi masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram. Ia menyadari adanya sebagian masyarakat yang tidak berhak namun tetap berusaha mendapatkan gas bersubsidi ini, dan ini menjadi tantangan dalam pengawasan distribusi.

Dengan langkah-langkah ini, Pemkab Badung berusaha untuk menanggulangi kelangkaan dan memastikan ketersediaan elpiji yang adil bagi semua masyarakat yang berhak, serta menjaga kestabilan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi kelangkaan elpiji 3 kilogram yang baru-baru ini terjadi. Dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, ia menekankan betapa pentingnya masalah ini karena elpiji 3 kilogram sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jika kelangkaan ini tidak segera diatasi, bisa berdampak pada pergerakan ekonomi dan inflasi di Badung, yang baru-baru ini ditetapkan sebagai kabupaten mandiri dalam penghitungan inflasi.

Suiasa juga mengusulkan penerapan sistem digitalisasi untuk mengontrol dan mengawasi distribusi elpiji bersubsidi, guna memastikan bahwa gas tersebut hanya diterima oleh masyarakat yang berhak. Ia menyadari masih banyak masyarakat yang tidak berhak, tetapi tetap mencoba untuk mendapatkan gas bersubsidi ini, yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.

Ia juga melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan untuk mensosialisasikan kebijakan ini dan mengevaluasi masalah kelangkaan elpiji 3 kilogram. Suiasa mengingatkan bahwa masalah ini bukan hanya tanggung jawab Pertamina atau pemerintah, tetapi juga masyarakat yang perlu ikut serta dalam memastikan distribusi elpiji berjalan lancar dan tepat sasaran.