UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) menanggapi penolakan terhadap rencana Presiden Donald Trump terkait Gaza, terutama mengenai usulan pemindahan paksa warga Palestina. Dalam wawancara dengan RIA Novosti, Juliette Touma, Direktur Komunikasi UNRWA, menegaskan bahwa PBB memiliki posisi yang jelas dan tidak menerima praktik pemindahan paksa. Ia juga menyoroti bahwa pemindahan paksa warga Palestina tidak dapat diterima oleh komunitas internasional.
Rencana Trump, yang menyebut Gaza sebagai “tempat pembongkaran”, mencakup usulan untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza ke negara lain seperti Yordania atau Mesir, dengan alasan rekonstruksi dan pembangunan kembali daerah tersebut setelah kehancuran akibat konflik. Namun, UNRWA menilai rencana ini mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina, seperti hak untuk tinggal di tanah mereka.
Touma juga menambahkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza sangat parah, dengan kerusakan yang luas akibat konflik. Ia menekankan pentingnya upaya internasional yang serius untuk membantu rakyat Gaza membangun kembali kehidupan mereka, baik dalam hal rekonstruksi infrastruktur maupun pemulihan ekonomi.
Rencana Trump juga mencakup pernyataan kontroversial pada pertemuannya dengan Raja Abdullah II dari Yordania, yang menyebutkan bahwa Amerika Serikat tidak akan membeli Gaza, tetapi akan “memilikinya” dan mengelolanya dengan cara mereka anggap baik. Hal ini semakin memperkeruh ketegangan terkait masa depan Gaza dan nasib warga Palestina di wilayah tersebut.
Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menolak rencana Presiden AS Donald Trump terkait Gaza karena rencana tersebut mencakup pemindahan paksa warga Palestina, yang tidak diterima oleh PBB. Juliette Touma, Direktur Komunikasi UNRWA, menegaskan bahwa pemindahan paksa bertentangan dengan posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat jelas mengenai hak-hak pengungsi Palestina.
Touma juga menyoroti krisis kemanusiaan di Gaza yang diperburuk oleh konflik, dengan tingkat kerusakan yang sangat besar. Dia menyerukan upaya internasional yang serius untuk membantu rakyat Gaza membangun kembali kehidupan mereka, termasuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi.
Selain itu, Trump pada minggu lalu menyebut Gaza sebagai “tempat pembongkaran” dan menyarankan agar warga Palestina dipindahkan ke negara lain seperti Yordania atau Mesir untuk memungkinkan pembangunan kembali kawasan tersebut. Pada pertemuan dengan Raja Abdullah II dari Yordania, Trump mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tidak berniat membeli Gaza, namun akan mengelola wilayah tersebut.
Gencatan senjata di Gaza telah berlangsung sejak 19 Januari setelah kesepakatan antara Israel dan Hamas untuk pertukaran sandera dengan tahanan Palestina, yang mendapat dukungan dari negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan AS.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.